Persediaan Migas Akan Segera Habis, Perlukah Dibuatkan Dana Energi?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan Kumpulan Isian Masalah (DIM) revisi rancangan Undang-Undang Nomor 22/2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

 

Draf RUU Migas itu telah di berikan pada Sekretariat Negara lantas nanti bakal dibahas bareng Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai inisiator.

 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya mengatakan, pihaknya mempunyai rekomendasi berhubungan RUU Migas tersebut. Seperti segera mungkin tuntaskan revisi RUU Migas, sebab investor energi perlu kepastian 20-30 tahun.

 

“Lalu, minyak akan berakhir 12 tahun ke depan, sementara gas 30 tahun ke depan. Maka itu, mesti format dana energi laksana Norwegia dan Timor Leste,” ujarnya di Cikini Jakarta, Kamis (21/3/2019).

 

Dia menjelaskan, ciri khas Indonesia di kumpulan negara yang diterapkan PSC dan NOC dominated oil governance. Oleh karenanya badan usaha eksklusif (BUK), Pertamina di mana SKK Migas menjadi unit kerjasama.

 

“Dan subsidi BBM melewati APBN. Tidak lagi melewati Pertamina,” ungkap dia.

 

Dia menambahkan, salah satu tahapan mencegah habisnya buatan migas dalam negeri, yaitu dengan menambah produksi energi baru terbarukan (EBT). Dengan urusan itu kebutuhan domestik terus terjaga.

 

“Kita opsinya tersebut meningkatkan produksi, buatan EBT-nya. Pasalnya konsumsi susah ditekan,” kata dia.